Rabu, 22 Oktober 2014

Tips Mengatur Nafas saat Berenang

Renang merupakan olahraga yang sangat mengasyikkan. Selain mengasyikkan renang juga memiliki berbagai manfaat kesehatan. Namun seringkali saat renang, seseorang mengalami kendala dan kesusahan dalam mengatur nafas saat dia berada di air. Sehingga mengganggu kenikmatan berenang itu sendiri. Oleh karena itu kali ini saya akan membagikan sedikit tips untuk mengatur nafas saat renang. Tips sederhana itu diantaranya:
1. Gunakan kacamata renang. Penggunaan kacamata renang membuat kita lebih nyaman saat kepala ada di air sehingga kita bisa rileks dan mencegah rasa panik sekaligus menjaga mata dari rasa perih terkena air.
2. Jangan menahan nafas. Renang selain harus rileks dalam gerak juga jgn menahan nafas karena justru membuat kita semakin terengah engah. Bernafaslah seperti biasa. Untuk melatih ini bisa menggunakan gaya dada secara rutin. Tarik nafas secara normal kemudian masuk ke dalam air, keluarkan nafas pelan pelan menggunakan hidung kemudian angkat kepala ke permukaan air dan tarik nafas lagi menggunakan mulut.
4. Latihan memompa nafas dengan berpegangan pada pinggir kolam kemudian masukkan kepala menyelan ke dalam air kemudian muncul lagi ke permukaan berulang kali. Ini jg membuat kita nyaman dan terbiasa bernafas saat berenang. 

Selasa, 21 Oktober 2014

Revolusi Mental untuk Prajurit TNI

Mengemban tugas sebagai anggota TNI pada hakikatnya merupakan tugas yang sangat mulia. Fungsi TNI melingkupi cakupan yang kompleks sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Selain itu TNI juga memiliki fungsi sebagai  pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan  Oleh karena itu untuk menjaga kemuliaan profesi ini, Undang-Undang membekali suatu identitas bagi TNI dengan suatu jati diri yang terdiri dari :

a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia;
b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama; dan d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi

Prajurit TNI menurut Undang-Undang TNI merupakan

warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.

Senin, 20 Oktober 2014

Strategi Mengelola Kelemahan Diri

Pada postingan kali ini, saya akan menulis mengenai strategi dalam pengelolaan kelemahan diri. Seperti kita ketahui bersama, tidak ada satupun insan yang sempurna. Dalam kitab suci Al Qur'an juga ditegaskan dalam surat Al Anfal ayat ke 66 "Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan.."
Namun di sisi lain Allah selalu memotivasi kita untuk berbuat lebih dan berusaha lebih dalam mengelola sumber daya yang kita miliki termasuk kepribadian, ketrampilan, keahlian dan sebagainya. Hal ini Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 139 yang berbunyi 
" Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman"

Ayat tersebut memiliki hikmah menurut saya diantaranya
1. "jika kamu orang yang beriman." Iman memiliki unsur: percaya. Pecaya kepada Allah sebagai sumber motivasi terbesar merupakan hal yang sangat penting. Motivasi adalah hal pertama-tama dan pokok dalam mengelola kelemahan diri. Segala hal di dunia ini mengalami pasang surut dan tidak abadi. Jika kita menyandarkan sumber motivasi kita kepada sesuatu yang mengalami fluktuasi, daya semangat kita juga akan ikut pudar, ikut lemah, dan mudah terombang ambing keadaan sekitar. Kita bisa memanfaatkan Asmaul Husna atau nama-nama indah Allah sebagai inspirasi sekaligus harapan atau optimisme kita dalam mengelola motivasi untuk menjadi pribadi yang baik. Sebagai contoh kita percaya Allah Maha Pemberi Rezeki dan Allah Maha Melihat, ini dapat kita jadikan motivasi kita dalam mengelola pribadi yang optimis terhadap pemberian Allah karena Allah Maha Melihat usaha kita, perjuangan kita, dan menilai segala bentuk proses kita.

2. Janganlah kamu merasa lemah". Seperti banyak pepatah yang mengatakan bahwa musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Kita mudah merasa ciut terhadap tantangan, dan hambatan. kita harus mengubah itu dan memulai segala usaha dalam mengelola kelemahan diri. Kita perlu membuat analisis kelemahan diri secara jujur kemudian kita tulis dan pasang besar besar di meja kerja, atau di hati yang paling dalam bahwa kita harus mengubah itu, kita harus memulai bertransformasi diri atau mungkin meminjam istilah Jokowi, REVOLUSI MENTAL. Jangan terlalu banyak memikirkan apa yang akan kita dapatkan dengan merubah atau menambah keterampilan kita, namun cukup kita mulai dan konsisten menjalaninya. Insyaallah kita akan diberi kepuasan tersendiri di akhirnya karena kita mau memulai dari dasar atau Nol.

3. Janganlah Kamu bersedih hati" Rasa kesedihan yang berlebihan dapat menyebabkan pupusnya harapan dan akal jernih kita hilang. Kita harus senantiasa merawat pikiran positif dalam setiap hal dalam upaya mengelola kelemahan diri. Sebagai contoh kenapa kita selalu gagal, kita harus berpikir kenapa kita tidak coba lagi, bukankah daun pohon jati meranggas dikemarau akan tetap tumbuh lagi di kemudian hari?

bersambung..

Senin, 21 Juli 2014

Tips Agar Bisa Renang lebih Cepat dan Mudah

Oleh: Ranggi Wirasakti

Mungkin sudah banyak postingan di website atau blog mengenai renang, cara-cara berenang, dan tips-tips berenang. Namun sering terjadi kendala di kolam renang sewaktu kita mempraktikan apa apa yang telah kita baca di website tersebut, kita begitu sulit untuk bisa renang. Untuk itu saya akan berbagi pengalaman dan tips agar kita bisa berenang lebih cepat.

Kapan mulai berlatih? Malu mulai berlatih renang?
Tidak ada kata terlambat dalam belajar renang. Saya mulai berlatih secara intens pada semester 8 kuliah, alhamdulillah saya dapat berenang dalam waktu 3 minggu untuk 1 gaya. Mungkin kendala utama bagi orang orang yang tidak bisa berenang selamanya adalah mereka malu untuk berlatih, merasa terlalu tua untuk berlatih. Padahal itu SALAH. Berenang sangat penting baik untuk kesehatan ataupun penyelamat diri pribadi bahkan untuk menolong orang lain.
Pastikan kita jangan malu untuk mulai berlatih renang, lebih baik malu saat berlatih daripada malu maluin sama sekali tidak bisa berenang. Mungkin memang ada sindiran, tapi itulah proses yang harus dihadapi. Saya juga merasakan hal tersebut. Tapi hal yang patut kita camkan bahwa biasanya mereka yang disindir karena berlatih namun tetap fokus dan intens dalam latihan renang dikemudian hari kemampuan renang orang tersebut jauh lebih baik daripada mereka yang semula menyindir. intinya hanya satu: Jangan Minder, Upayakan setiap hari berlatih. Terlebih renang juga menghilangkan rasa stres.

Bagaimana Teknik berenang? Cara renang yang benar? Bagaimana cara bisa renang dengan cepat?
Keunggulan abad 21 adalah begitu lengkapnya informasi yang dapat kita dapatkan di dunia maya asal kita mau mencari. Hal ini juga berlaku dalam renang. Pengalaman saya, saya sering mencari video video di Youtube tentang perlombaan renang di olimpiade, kemudian tutorial tutorial cara berenang di Youtube. Dari hal tersebut sudah sangat menginspirasi dan membantu saya dalam berlatih renang. Melalui video tersebut, kita menjadi lebih paham gerakan secara utuh baik gerakan kaki, cara bernafas, dan gerakan tangan saat renang. Kemanfaatan lain adalah kita tidak perlu menyewa pelatih renang yang berbiaya mahal. Kita hanya perlu menyimak video video tutorial tersebut secara seksama.
Ada 4 Gaya utama dalam berenang dan berikut adalah tutorial berenang yang saya rekomendasikan untuk bisa berenang lebih cepat dan mudah.
1. Gaya Dada
Gaya Dada merupakan gaya renang yang paling banyak dilakukan orang saat berenang  di kolam renang. Hal ini dikarenakan ayunan tangan terasa lebih ringan daripada gaya renang yang lainnya. Keunggulan yang lain adalah gaya dada bagi perenang pemula lebih mudah untuk mengambil nafas, dan lebih rileks.
berikut video gaya dada yang memudahkan kita memahami teknik gaya dada yang efisien dan benar:
2. Gaya Bebas
Gaya Bebas merupakan gaya renang yang juga populer di masyarakat. Gaya ini melatih otot tangan menjadi kuat. Gaya ini juga salah satu gaya renang yang paling cepat. berikut video gaya bebas:
3. Gaya Punggung.
Gaya Punggung merupakan salah satu gaya yang jarang dilakukan oleh masyarakat. Namun gaya ini diperlombakan.  Namun sangat perlu sekali untuk bisa gaya ini, seringnya kuliah duduk atau kerja membuat punggung kita pegal. Gaya ini menyamankan punggung setelah punggung terforsir oleh kegiatan kegiatan sehari hari.
4. Gaya Kupu-Kupu
Gaya kupu-kupu atau sering disebut sebagai gaya lumba-lumba merupakan gaya yang paling sulit dalam berenang, Menurut saya gaya tersebut dapat dipelajari bila telah mahir dalam gaya dada. Gaya ini melatih hampir seluruh otot tubuh, dan kalori yang dibutuhkan juga besar. Namun gaya ini merupakan salah satu gaya renang yang paling cepat. Butuh waktu lebih lama untuk mempelajari gaya ini.

Demikian postingan saya kali ini, semoga bermanfaat dan memudahkan kita dalam berlatih berenang.
# Cara renang lebih cepat
# Cara mudah berenang
# Cara cepat berenang
# Teknik renang yang benar
# Berenang lebih efisien


Minggu, 13 Juli 2014

Perbedaan Hak Lintas Damai dan Hak Lintas Alur Kepulauan

 Oleh: Ranggi Wirasakti

Hak Lintas Damai

Hak lintas damai sesuai dengan Pasal 18 dan 19 UNCLOS 1982 memiliki pengertian sebagai berikut:
Lintas berarti navigasi melalui laut teritorial untuk keperluan:

(a) melintasi laut tanpa memasuki perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut (roadstead) atau fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman; atau

(b) berlalu ke atau dari perairan pedalaman atau singgah di tempat berlabuh di tengah laut (roadstead) atau fasilitas pelabuhan tersebut

Lintas harus dilaksanakan secara terus menerus, langsung serta secepat mungkin. Namun demikian, lintas mencakup berhenti dan buang jangkar, tetapi hanya sepanjang hal tersebut berkaitan dengan navigasi yang lazim atau perlu dilakukan karena force majeure atau mengalami kesulitan atau guna memberikan pertolongan kepada orang, kapal atau pesawat udara yang dalam bahaya atau kesulitan.

Suatu lintas disebut lintas damai sesuai dengan Pasal 19 UNCLOS 1982 adalah sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan Negara pantai.
 Bentuk bentuk lintas yang merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan Negara Pantai terdiri dari:

  • setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
  • setiap latihan atau praktek dengan senjata macam apapun;
  • setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan Negara pantai;
  • setiap perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan Negara pantai;
  • peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap pesawat udara di atas kapal;
  • peluncuran, pendaratan atau penerimaan setiap peralatan dan perlengkapan militer;
  • bongkar atau muat setiap komoditi, mata uang atau orang secara bertentangan dengan peraturan perundangundangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter Negara Pantai;
  • setiap perbuatan pencemaran dengan sengaja dan parah yang bertentangan dengan ketentuan Konvensi ini;
  • setiap kegiatan perikanan;
  • kegiatan riset atau survey;
  • setiap perbuatan yang bertujuan mengganggu setiap sistem komunikasi atau setiap fasilitas atau instalasi lainnya Negara pantai;
  • setiap kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas
Dalam melaksanakan lintas damai ada ketentuan khusus bagi kapal selam yaitu lainnya diharuskan melakukan navigasi di atas permukaan air danmenunjukkan benderanya sesuai dengan Pasal 20 UNCLOS 1982.

Dalam Pelaksanaan Hak Lintas Damai ini, suatu Negara pantai, tanpa diskriminasi formil atau diskriminasi nyata di antara kapal asing, dapat menangguhkan sementara dalam daerah tertentu laut teritorialnya lintas damai kapal asing apabila penangguhan demikian sangat diperlukan untuk perlindungan keamanannya, termasuk keperluan latihan perang /senjata. Namun harus ada pemberitahuan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 25 UNCLOS 1982

Hak Lintas Alur Kepulauan
UNCLOS 1982 memberikan ruang bagi negara-negara kepulauan untuk menentukan alur laut dan rute penerbangan di atasnya, yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat udara asing yang terus menerus dan langsung serta secepat mungkin melalui atau di atas perairan kepulauannya dan laut teritorial yang berdampingan dengannya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 UNCLOS 1982.

Hak lintas melalui alur kepulauan merupakan akibat adanya penarikan garis pangkal kepulauan oleh negara kepulauan sehingga apabila tidak ada alur kepulauan tentu menyebabkan suatu kapal mengitari wilayah negara yang sangat luas sehingga pelayaran dunia akan menjadi tidak efektif dan efisien, sehingga dapat menyebabkan gangguan dalam perdagangan internasional.

Dalam melaksanan lintas alur kepulauan adalah dengan cara normal semata-mata untuk melakukan transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya sesuai Pasal 53 ayat (3) UNCLOS 1982.

Perbedaan Hak Lintas Damai dan Lintas Alur Kepulauan

Menurut Hasjim Djalal sebagaimana dikutip oleh Kresno Buntoro dan akan dijabarkan lebih detail oleh Penulis perbedaan dari kedua jenis lintas tersebut antara lain:
dalam Lintas Damai "kapal selam dab wahana bawah air lainnya disyaratkan untuk bernavigasi di permukaan air laut dan menunjukkan bendera sebagaimana penulis sebutkan di atas. Akan tetapi untuk lintas Alur Kepulauan mereka secara tidak langsung diperbolehkan untuk bernavigasi normal. Oleh karena itu, dalam alur kepulaaj ada kemungkinan akan ada lintas kapal selam. Hal ini memang terlihat dalam Pasal 53 UNCLOS yang tidak mengatur mengenai kapal selam dan wahana bawah air saat melakukan lintas di alur kepulauan
Dalam lintas damai tidak ada hak penerbangan, sedangkan di lintas alur laut kepulauan hak penerbangan diperbolehkan dengan melalui rute udara di atas alur laut sebagaimana telah disebutkan di atas.
Hak lintas damai dapat ditangguhkan sedangkan hak lintas alur laut kepulauan tidak dapat ditangguhkan, namun alur kepulauannya yang dapat diganti. Hal ini bisa dilihat dalam Pasal 53 ayat 6 dan 7
Dalam melaksanakan lintas damai, negara kepulauan mempunyai kekuasaan yang lebih untuk mengatur dan melaksanakan kontrol, sedangkan lintas alur laut kepulauan hak negara kepulauan ini terbatas.
tidak ada aturan yang jelas dalam hukum internasional terkait dengan persyaratan "pemberitahuan" atau ijin bagi kapal perang untuk bernavigasi dengan hak lintas damai di laut teritorial.Dalam lintas alur kepulauan bagi kapal perang tidak ada persyaratan pemberitahuan atau ijin untuk lintas menggunakan hak alur kepulauan bagi kapal perang atau pesawat udara militer.


Referensi:

UNCLOS 1982

Kresno Buntoro. Alur Laut Kepulauan Indonesia; Prospek dan Kendala.2012

Kenikmatan dan Kelebihan Menjadi Mahasiswa Hukum

Oleh: ranggi wirasakti

Banyak yang tidak menyadari bahkan dari mahasiswa hukum sendiri, bila saat menjadi mahasiswa hukum sebenarnya sedang mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa. Apa sebabnya?

1. Negara Indonesia adalah Negara Hukum
 Segala aspek kehidupan bernegara harus mengacu pada konstitusi yang kemudian diejawantahkan dalam setiap perundang-undangan nasional. Segala bidang akan terangkum dalam Undang-undang. Jika mahasiswa hukum aktif mempelajari perundang-undangan dan mengupdate informasi mengenai aturan aturan baru yang diterbitkan akan menjadikan pengetahuan yang luar biasa luas dan bisa berpikir strategis, Hal ini dikarenakan mahasiswa yang bersangkutan mengetahui aspek aspek yang bersifat multidisiplin ilmu yang menjadi aturan negara.

2. Menjadi Insan Penegak Keadilan
Tanggung Jawab seorang pembelajar hukum pada hakikatnya ia harus menjadi penegak keadilan. Ia akan merangkul semua golongan, mendamaikan orang berselisih, menghukum mereka yang aniaya, dan menciptakan kondisi masyarakat yang teratur dan damai.

3. Berpikir Jauh Kedepan
Mahasiswa hukum selalu dituntut untuk berpikir jauh ke depan agar senantiasa menyelesaikan masalah. yang senantiasa terus berubah dan semakin kompleks.

4. Berpikir Analitis
Mahasiswa hukum harus senantiasa berpikir analitis terhadap hal-hal kecil sekalipun sehingga menghasilkan suatu keputusan yang benar. Berpikir analitis akan sangat berguna ketika seorang mahasiswa hukum telah lulus dari bangku kuliah dan menjadi seorang penegak hukum

5. Merasakan nikmat yang bersifat Ilahiah
Banyak yang menyepelekan aspek ini. Namun sebenarnya merupakan nikmat terbesar yang bisa dirasakan oleh mahasiswa hukum dari mempelajari dan merenungi segala aspek yang berkaitan dengan hukum.

Bersambung..

Uang BUMN Uang Negara?

Disadur dari opini pakar yang berjudul Uang BUMN, Uang Negara?
yang ditulis oleh Hikmahanto Juwana ; Guru Besar Ilmu Hukum pada Universitas Indonesia
dimuat dalam KOMPAS, pada tanggal 07 Juni 2013

 
Sudah cukup lama diwacanakan apakah uang BUMN, termasuk badan hukum yang didirikan negara, seperti Lembaga Penjamin Simpanan atau universitas berstatus badan hukum, merupakan uang negara.
Bagi aparat penegak hukum, kerugian keuangan badan usaha milik negara adalah kerugian keuangan negara. Karena itu, mereka kerap mendakwa pengurus BUMN dengan UU Tindak Pidana Korupsi bila terjadi kerugian di BUMN.

Pertentangan
Menurut UU Keuangan Negara, keuangan BUMN merupakan keuangan negara. Ini terlihat dalam Pasal 2 huruf (g) yang menentukan keuangan negara termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Selanjutnya, Pasal 2 huruf (i) menentukan keuangan negara meliputi kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Demikian pula menurut Pasal 1 angka (1) UU Perbendaharaan Negara. Dinyatakan, perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan. Bahkan, dalam Penjelasan UU Tipikor disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Namun, di sisi lain, Pasal 4 Ayat (1) UU BUMN menyebutkan, modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Di sinilah terjadi pertentangan antar-UU.

Secara doktrin, jika telah dipisahkan, tidak tepat menganggap keuangan BUMN sebagai keuangan negara. Paling tidak ada tiga alasan yang mendasari pemikiran ini. Pertama, uang yang telah dipisahkan menjadi milik BUMN dan negara memperoleh saham atas modal yang telah disetorkan. Saham inilah yang dicatatkan sebagai kekayaan negara. Namun, apabila uang yang disetor ke BUMN tetap dinyatakan sebagai uang negara, secara akuntansi akan ada dua kali penghitungan atas obyek yang sama.

Ini berlaku ketika negara melakukan penyetoran modal tidak berupa uang tunai, tetapi berupa barang, semisal tanah. Tanah yang dimiliki dan sertifikatnya atas nama negara apabila disetor menjadi modal BUMN, maka negara akan mendapatkan saham. Sementara tanah menjadi milik BUMN dan dapat dibalik-namakan dari negara ke BUMN. Dalam konteks demikian tidak terjadi dua kali penghitungan atas obyek yang sama karena negara tidak mencatatkan saham dan tanah yang telah disetorkan sebagai aset dalam neracanya.

Jangan Pidanakan Pembuat Keputusan Salah

Disadur dari opini pakar yang ditulis oleh
Hikmahanto Juwana  ;   Guru Besar Ilmu Hukum FHUI
  yang dimuat dalam KOMPAS, pada tanggal 16 Mei 2014
                                                
                                                                                                                                                


DEWASA ini pejabat publik berpikir dua kali saat mereka harus mengambil keputusan yang berkaitan dengan keuangan negara. Mereka ingin memastikan tidak akan ada kerugian negara akibat keputusan yang diambil.

Ini juga yang melanda pejabat BUMN dan lembaga yang dimodali oleh negara, seperti Lembaga Penjamin Simpanan. Ini akibat UU Keuangan Negara mengategorikan uang yang mereka kelola sebagai keuangan negara. Kekhawatiran dipicu oleh persepsi keputusan salah yang mengakibatkan kerugian negara dapat dijerat dengan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ini yang terjadi pada PT Pertamina beberapa waktu lalu ketika hasil audit BPK menemukan adanya kerugian sebesar Rp 7 triliun dalam bisnis elpiji tabung 12 kilogram. Pertamina pun menaikkan harga elpiji secara signifikan yang menyebabkan kehebohan.


Keputusan salah
Apakah membuat suatu keputusan salah yang berkaitan dengan keuangan negara serta-merta berkonsekuensi pada jeratan UU Tipikor dan sanksi pidana?

Untuk menjawab pertanyaan ini, menarik untuk menyimak hadis yang berbunyi, ”Apabila seorang hakim menghukumi satu perkara, lalu berijtihad dan benar, baginya dua pahala. Dan apabila ia menghukumi satu perkara, lalu berijtihad dan keliru, baginya satu pahala”.


Dari hadis tersebut, ijtihad hakim dapat berkonsekuensi benar maupun keliru atau salah. Bila ijtihad ternyata salah, maka putusan ini tidak berkonsekuensi pada dosa. Ijtihad salah tetap diganjar dengan pahala meski hanya satu.

Kebenaran yang sebenar-benarnya adalah milik Allah SWT. Hakim sebagai manusia dalam membuat ijtihad sangat relatif kebenarannya. Namun, ijtihad harus dibuat. Hakim tidak boleh ragu dalam membuat ijtihad hanya karena khawatir ijtihadnya akan salah.

Bila ijtihad hakim ini dianalogikan dengan keputusan pejabat, maka keputusan harus dibuat. Pejabat harus mengambil keputusan. Bahkan, tidak mengambil keputusan pun dianggap sebagai keputusan yang telah diambil.

Keputusan yang benar tentu akan mendapat apresiasi. Bagaimana bila keputusan salah? Apakah pengambil keputusan pantas diganjar sanksi pidana?

Kalaulah sanksi pidana dapat disamakan dengan dosa, pengambil keputusan yang salah, layaknya hakim yang berijtihad, tidak seharusnya diganjar dengan sanksi pidana.

Apakah pengambil keputusan dengan demikian terbebas dari jeratan dan sanksi pidana? Tentu tidak. Pengambil keputusan bisa saja dikenai sanksi pidana apabila dapat dibuktikan saat mengambil keputusan terdapat perilaku koruptif.

Di sini harus dipahami betul bahwa dapat tidaknya pengambil keputusan dikenai sanksi pidana bukan dilihat dari keputusan yang telah diambil; apakah keputusan tersebut salah dan menyebabkan kerugian negara.

Dalam konteks hukum pidana, pengambil keputusan akan dikejar dan dijerat secara pidana bila ada dugaan dan terbukti adanya perilaku koruptif. Ini, sekali lagi, terlepas dari keputusan tersebut salah atau benar.


Bahkan, untuk kebijakan yang dianggap benar sekalipun, bila ada perilaku koruptif dalam pengambilan kebijakan tersebut sangat bisa untuk dikejar berdasarkan UU Tipikor.

Kamis, 10 Juli 2014

Fungsi dan Jenis Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden

 Oleh Ranggi Wirasakti
Presiden dan Wakil Presiden Indonesia merupakan pemimpin negara yang memiliki tugas sangat berat dalam rangka mewujudkan negara yang makmur, sejahtera, aman, dan sentosa sesuai dengan amanat konsitutsi.
Dalam memimpin, pemimpin negara akan melakukan kebijakan kebijakan strategis untuk menjalankan visi dan misinya. Permasalahan negara yang kompleks dan wilayah negara yang sangat luas mengakibatkan Presiden dan wakil Presiden membutuhkan staf staf khusus yang bertugas untuk membantu Presiden dalam melaksakan tugas-tugasnya.
Menurut saya, pembagian kerja antara Presiden dan Wakil Presiden dapat terlihat dalam pembagian staf khususnya. Saat ini Staf Presiden terdiri dari:
  •  Sekretaris Pribadi Presiden;
  • . Juru Bicara Presiden;
  •  Bidang Hubungan Internasional;
  •  Bidang Informasi/Public Relation;
  • Bidang Komunikasi Politik;
  • Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  • Bidang Komunikasi Sosial;
  •  Bidang Pangan dan Energi;
  •  Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah;
  • Bidang Perubahan Iklim;
  • Bidang Publikasi dan Dokumentasi;
  •  Bidang Bantuan Sosial dan Bencana;
  •  Bidang Administrasi dan Keuangan;
  •  Bidang Ekonomi dan Pembangunan


Sedangkan Staf Khusus Wakil Presiden terdiri dari:
 a. Bidang Umum;
b. Bidang Komunikasi dan Informasi;
c. Bidang Hukum;
d. Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga;
e. Bidang Ekonomi dan Keuangan;
f. Bidang Infrastruktur dan Investasi;
g. Bidang Reformasi Birokrasi; dan
h. Bidang Penanggulangan Kemiskinan dan Otonomi Daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, staf khusus baik Presiden maupun Wakil Presiden dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan instansi pemerintah .
Setiap Staf Khusus Presiden dibantu paling banyak 5 (lima) Asisten sedangkan setiap Staf Khusus Wakil Presiden dibantu paling banyak 2 (dua) Asisten

Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia

Oleh Ranggi Wirasakti

Presiden bukan hanya sebagai kepala pemerintahan ataupun kepala negara. Namun juga sebagai simbol dari Negara. Oleh karena itu pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta Istri dan keluarganya mutlak dilakukan. Semua negara juga memiliki personil khusus yang menjalankan fungsi pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya

Di Indonesia Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya mendapat Pengamanan, sejak ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum, sampai dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Pengamanan merupakan segala usaha, pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan SECARA TERUS MENERUS atau dalam jangka Waktu Tertentu, untuk menjaga keamanan dari segala Ancaman dan Gangguan yang dapat mengganggu ataupun membahayakan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan

yang termasuk dalam kategori "keluarga" dari Presiden/ Wapres adalah
  • istri atau suami Presiden dan Wakil Presiden;
  •  anak Presiden atau Wakil Presiden; dan
  •  menantu Presiden atau Wakil Presiden.
Pengamanan tersebut dilakukan oleh Paspampres yaitu pasukan yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat SETIAP SAAT kepada Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan serta tugas protokoler kenegaraan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

Pengamanan oleh Paspampres kepada Presiden dan Wapres terdiri dari 8 Jenis Pengamanan yaitu
  •   Pengamanan pribadi; dilaksanakan oleh Paspampres secara melekat dan terus menerus dimanapun berada
  • Pengamanan instalasi; dilaksanakan oleh Paspampres, dikoordinasikan dengan Polri dan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya pada Istana Presiden dan Wakil Presiden, Kediaman jabatan negara Presiden dan Wakil Presiden, Kediaman Pribadi Presiden dan Wakil Presiden, dan materiil yang digunakan selama kegiatan.
  • Pengamanan kegiatan; dilaksanakan oleh Paspampres dan Satuan Komando Operasi dikoordinasikan dengan Polri, Badan Intelijen Negara di Daerah, dan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. Pengamanan kegiatan dilakukan saat kegiatan atau acara yang dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden dan rute perjalanan yang dilalui oleh Presiden dan Wakil Presiden.
  • Pengamanan penyelamatan;
  • Pengamanan makanan; dilaksanakan oleh Paspampres dikoordinasikan dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya
  • Pengamanan medis; dilaksanakan oleh Paspampres dikoordinasikan dengan Tim Dokter Kepresidenan dan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya
  • Pengamanan berita; 
  • Pengawalan.
Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sering melakukan kunjungan ke luar negeri untuk mengadakan konferensi, perjanjian internasional dengan negara lain, atau melakukan kunjungan kenegaraan lainnya. Pengamanan dalam bidang ini harus memperhatikan
  • situasi negara yang dikunjungi;
  • sasaran Pengamanan; 
  • rencana kegiatan;
  • rencana waktu;
  •  kekuatan pasukan dan sarana prasarana; dan 
  • kekuatan pasukan pengamanan negara setempat.