Jumat, 04 Oktober 2013

Organisasi Internasional WIPO (WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION)

World Intellectual Property Organization (WIPO) merupakan organisasi dibawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang khusus menangani bidang hak kekayaan intelektual (HAKI). Sampai sekarang organisasi ini beranggotakan 184 negara yang berpartisipasi dalam WIPO untuk menegosiasikan perjanjian-perjanjian internasional serta aturan dan kebijakan yang berkaitan dengan HAKI seperti patent, copyrights dan trademarks. Sekretariat WIPO berkedudukan di Genewa, Swiss dan merekalah yang melakukan fungsi koordinasi terhadap aktivitas WIPO, mengimplentasikan 24 perjanjian internasional yang telah disepakati, dan memfasilitasi negosiasi atas perjanjian-perjanjian baru yang diajukan berkaitan dengan copyrights, patent, dan trademarks.  Pada tahun 2000 negara-negara anggota WIPO (World Intellectual Property Organization) membentuk Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC), dan pada 2009 mereka sepakat untuk mengembangkan instrumen hukum internasional yang dapat memberikan perlindungan efektif bagi Traditional Knowledge, Genetic Resources and Traditional Cultural Expressions (Folklore). Sebuah instrumen yang bisa direkomendasikan kepada anggota-anggota WIPO sebagai sebuah perjanjian formal yang akan mengikat negara-negara yang melakukan ratifikasi

SEJARAH WIPO
Awal mula dari WIPO telah terbentuk sejak tahun 1883 dengan nama Bureaux Internationaux Réunis pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (BIRPI) yang berlaku setahun kemudian yaitu pada tahun 1884 dengan melibatkan 14 negara anggota, berdasarkan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works dan Paris Convention for the Protection of Industrial Property pada tahun 1893, BIRPI berubah menjadi WIPO pada tahun 1967 berdasarkan the Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Dalam konvensi WIPO tersebut disebutkan bahwa tujuan dari organisasi ini adalah mempromosikan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di seluruh dunia. Pada tahun 1974 WIPO diadopsi untuk masuk sebagai bagian dari organisasi internasional di bawah PBB. Setelah masuk ke dalam bagian PBB, WIPO menjadi intergovernmental organization yang anggotanya merupakan negara-negara anggota PBB.


Secara kronologis, perjalanan WIPO dapat dijelaskan sebagai berikut:

TAHUN dan EVENT

1883 Pariis Convention
1886 Berne Convention
1891 Madrid Agreement
1893 BIRPI didirikan
1925 Hague Agreement
1960 BIRPI pindah ke Jenewa
1967 WIPO Convention
1970 WIPO didirikan
1970 Patent Cooperation Treaty
1989 Protocol to Madrid Agreement
1996 WIPO Copyright Treaty
2000 Patent law treaty

B. ORGAN ORGAN WIPO

WIPO memiliki empat organ utama yang terdiri dari Majelis Umum, Konferensi, Komite Koordinasi, Sekretariat atau yang disebut dengan Biro Internasional.

1. Sekretariat WIPO

Sekretariat WIPO dipimpin oleh Direktur Jenderal. terdiri dari staf yang berasal dari 90 negara yang termasuk ahli dari berbagai macam bidang tentang hukum dan praktek atas kekayaan intelektual, spesialis dalam kebijakan publik, ekonomi, administrasi, dan teknologi informasi. Menurut pasal 9 ayat 3 Akta Konstitutif, Direktur Jenderal diangkat untuk jangka waktu tertentu, yang harus tidak kurang dari enam tahun. Dia akan memenuhi syarat untuk pengangkatan kembali untuk fixed term. Jangka waktu penunjukan awal dan kemungkinan janji berikutnya, serta semua persyaratan lain penunjukan tersebut, harus ditetapkan oleh Majelis Umum.

Sekretariat WIPO dalam Akta konstitutif disebut sebagai Internasional Bereau. Sekretariat WIPO-lah yang menjalankan implementasi dari 24 perjanjian yang telah disepakati oleh negara-negara anggotanya. Mereka jugalah yang melakukan prosedur, mencatat registrasi dan proses administrasi yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, misalnya pendaftaran atas hak paten, merk dagang, atau hak atas desain industri. Dengan demikian Sekretariat WIPO yang terdiri atas staf yang ditunjuk dan mewakili (juga merupakan hired staff) adalah agen atau third parties yang menjalankan kewenangan atau authority yang telah diberikan kepada WIPO dari negara-negara anggotanya.

2. Konferensi

Konferensi merupakan organ yang berupa pertemuan para anggota Majelis Umum terdiri dari semua negara anggota WIPO. Konferensi ini bersidang dua tahun sekali dan memiliki otoritas tertinggi dari semua organ.[3] untuk membahas hal-hal kepentingan umum di bidang kekayaan intelektual, serta untuk mendirikan Program WIPO bantuan hukum teknis dan anggaran untuk program tersebut.

Organ Konferensi ini diatur dalam Pasal 7 Akta Konstitutif WIPO yang memiliki tugas:



a. mendiskusikan hal-hal kepentingan umum di bidang kekayaan intelektual dan mungkin mengadopsi rekomendasi yang berkaitan dengan hal tersebut, dengan memperhatikan untuk kompetensi dan otonomi Serikat;
b. menerapkan anggaran dua tahunan Konferensi;

c. dalam batas anggaran Konferensi, menetapkan program dua tahunan bantuan hukum-teknis;
d. mengadopsi amandemen Konvensi ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17;

e. menentukan Negara-negara bukan Anggota Organisasi dan yang antar pemerintah dan organisasi internasional non-pemerintah harus mengakui pertemuan sebagai pengamat;

f. latihan fungsi lain seperti sesuai berdasarkan Konvensi ini


Kode Etik Jaksa

PERJA NOMOR : PER-067/A/JA/07/2007 TTG KODE PERILAKU JAKSA (C.O.C)

P E R A T U R A N JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER-067/A/JA/07/2007

TENTANG KODE PERILAKU JAKSA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,


Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mewujudkan Jaksa yang memiliki integritas kepribadian serta disiplin tinggi guna melaksanakan tugas penegakan hukum dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran, maka disusun Kode Perilaku Jaksa;

b. bahwa sebagai perwujudannya perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Selasa, 17 September 2013

Ketahanan Pangan dalam Ancaman Global

Disadur dari Opini pakar yang berjudul Ketahanan Pangan dalam Ancaman Global
Ditulis oleh Fadel Muhammad ; Ketua Umum Masyarakat Agribisnis & Agroindustri Indonesia
dimuat dalam KORAN TEMPO, 16 Oktober 2012

Semakin kuatnya peran dan posisi industri pangan global dalam sistem tata kelola pangan dunia berpotensi melemahkan kemampuan negara dalam menentukan kebijakan kemandirian pangan, terutama di negara-negara yang sedang berkembang.

Hari Pangan Dunia adalah momen penting kebangkitan pangan nasional untuk mengawal Visi Indonesia 2025. Telah lama kita abai terhadap gejala kecenderungan perusahaan pangan global menguasai dan mempengaruhi kebijakan pertanian nasional. Melalui jejaring yang dimiliki, mereka mencoba mempengaruhi proses legislasi yang menyangkut kebijakan pangan. Lobi-lobi tingkat tinggi terus mereka lakukan agar kepentingannya diakomodasi. Sebaliknya, kepentingan produsen dan konsumen domestik kurang mendapat perhatian dari para politikus lokal.

Industri pengolahan makanan berusaha menggunakan kekuatan politik untuk melawan kelompok-kelompok tani yang akan mengganggu bisnis mereka. Kecenderungan meningkatnya impor pangan dan produk hortikultura Indonesia, dan sudah mengarah ke kecanduan, adalah suatu bukti keberhasilan lobi industri pangan global. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menghitung, nilai impor sejumlah kebutuhan pangan di Tanah Air mulai Januari hingga September 2012 sudah mencapai US$ 12 miliar.

Industri pangan telah dan menjadi bisnis berskala raksasa. Rantai bisnis industri pangan, mulai pemasokan input ke pasar retail pangan melalui pasar tradisional, restoran, hingga toko-toko makanan, di negara maju menyumbang sekitar 25 persen pendapatan sektor swasta, dan di negara sedang berkembang lebih besar lagi. Struktur rantai industri pangan global sekarang tengah mengalami perubahan yang sangat cepat. Industri pangan global terkonsentrasi dan teraglomerasi pada perusahaan-perusahaan raksasa, terutama di sektor biji-bijian. Perusahaan industri pangan global telah mengadopsi benih dan tanaman transgenik yang sebagian besar dihasilkan oleh Monsanto dan Novartis, terutama di Amerika Serikat dan Argentina.

Dampaknya, pasar pangan dunia menjadi oligopolistik. Produksi biji-bijian dunia pada 2010 mencapai 2.182 juta metrik ton. Sebesar 227 juta metrik ton diperdagangkan di pasar internasional. Sekitar 80 persen dari komoditas pangan tersebut dikuasai oleh kartel pangan. Mereka adalah Cargill Inc, ADM, Bunge, dan Louis Dreyfus. Mereka secara ekstrem mengontrol pangan dunia melalui paten bioteknologi. Sekarang, petani di mana pun di dunia ini tidak bisa lepas dari cengkeraman benih yang dihasilkan oleh Cargill, Monsanto, Bayer Crops Science, dan Syngenta. Di Eropa, 10 besar perusahaan industri makanan memiliki omzet sekitar US$ 248 miliar dan di Amerika US$ 140 miliar. Mereka mempunyai pengaruh politik yang besar, terutama dalam mempengaruhi kebijakan pangan dunia. Perusahaan industri pangan negara-negara maju akan terus-menerus berusaha memasuki pasar dunia dan menjadi perusahaan global lintas negara.

Kedaulatan dan Otoritas Pangan

Disadur dari opini pakr yang berjudul : Kedaulatan dan Otoritas Pangan
Ditulis oleh :Mochammad Maksum Machfoedz ; Guru Besar Sosial Ekonomi Agroindustri Universitas Gadjah Mada
Dimuat dalam MEDIA INDONESIA, 22 Oktober 2012


AHAD 21 Oktober menjadi puncak peringatan nasional sekaligus penutup Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXII yang kegiatannya dikonsentrasikan di Temanggung Tilung, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tema HPS, yang dari tahun ke tahun senantiasa menggigit, kali ini mengedepankan pentingnya kerja sama menyongsong makin terbatasnya pangan global.

Tema tahun ini ialah Agricultural cooperatives: key to feeding the world. Itu menekankan pentingnya koperasi, kooperasi, kerja sama, kemitraan, dan makna lain cooperatives untuk menjamin pangan jagat raya ketika kondisinya diramalkan makin mencemaskan.

HPS menjadi begitu istimewa bagi Indonesia karena diwarnai pula dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan menjadi UU dalam Rapat Paripurna DPR 18 Oktober 2012. UU itu pantas disyukuri karena mengamanatkan reformasi pemikiran sangat mendasar terkait dengan urusan pangan, yang antara lain berwujud reorientasi paradigmatis dari prinsip ketahanan, menuju kedaulatan pangan, dan perlunya pembentukan kelembagaan pangan yang berwibawa bagi pembenahan sistem pangan nasional.

Ketahanan ke Kedaulatan

Sejenak, perbedaan mendasar antara ketahanan dan kedaulatan sebagai terminologi politis bisa disimak. Ketahanan secara umum bisa dimaknai sebagai security yang menyiratkan the condition of being protected, terlindunginya sesuatu, misalnya dari rasa takut, bahaya, sakit, dan lapar. Subjek pelindungnya menjadi tidak penting.

Adapun kedaulatan atau sovereignty bermakna exclusive power and right, hak dan kekuatan untuk mengambil keputusan, menentukan dirinya. Subjek pemilik hak dan kekuatan amat jelas: diri pribadi perorangan, keluarga, kelompok komunitas, masyarakat luas, dan negara.

Menata Kembali Kemandirian Pangan

Disadur dari opini pakar yang berjudul : Menata Kembali Kemandirian Pangan
Ditulis oleh : Posman Sibuea ; Guru Besar Tetap pada Departemen Teknologi Hasil Pertanian Unika Santo Thomas SU Medan
Dimuat dalam SINAR HARAPAN, 17 Oktober 2012

Penguasaan teknologi pangan yang lambat dan nyaris stagnan belakangan ini telah mengakibatkan perlambatan pembangunan kemandirian pangan.

Meski mayoritas penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian, makin banyak penduduk di daerah perdesaan terlibat dalam kegiatan nonpertanian sebagai sumber penghasilan utama.

Proses pemiskinan petani berlangsung dengan cepat. Inilah salah satu permasalahan mendasar di tengah proses menyimpitnya penguasaan lahan pemilikan petani, baik karena proses fragmentasi lahan melalui pewarisan tanah dan pengalihan fungsi lahan pertanian guna berbagai keperluan hidup manusia.

Ini yang menyebabkan jumlah petani gurem meningkat. Dalam banyak hal, Indonesia mengalami kemunduran justru di bidang yang seharusnya ia unggul karena bias pengelolan (mismanajemen) pertanian. Ketidaksiapan Indonesia menyongsong era baru kebangkitan petanian adalah buah kesalahan di masa lalu.

Padahal untuk produk-produk pangan olahan berbasis sumber daya lokal (pertanian tropis), Indonesia bukan hanya berpotensi berswasembada, tetapi juga dapat meraih kedaulatan pangan.

Kedaulatan pangan terkait dengan politik formal yang berbeda dengan pembangunan ketahanan pangan. Kedaulatan pangan menekankan model produksi pertanian agro-ekologis yang berlawanan dengan pertanian industri yang dikelola secara kapitalistik yang pro WTO.

Definisi ketahanan pangan yang paling banyak dianut adalah hasil kesepakatan Pertemuan Puncak Pangan Dunia (World Food Summit) 1996, yang menekankan akses semua orang terhadap pangan pada setiap waktu, tidak memandang di mana pangan itu diproduksi dan dengan cara bagaimana proses produksi dilakukan. Ketahanan pangan lalu bias ke kemampuan untuk menyediakan pangan pada level global, nasional, maupun regional yang menjadikan perdagangan internasional menjadi suatu keniscayaan.

Seiring dengan itu, pangan (baca: beras) pun sarat dengan kepentingan politik. Fenomena ini sudah berlangsung sejak abad ke-16. Para raja yang berkuasa menyadari beras merupakan simbol stabilitas ekonomi dan politik.

Optimalisasi Peran Penyangga Ketahanan Pangan

Disadur dari opini pakar yang berjudl : Optimalisasi Peran Penyangga Ketahanan Pangan
Ditulis Oleh Aviliani ; Pengamat Ekonomi Indef
Dimuat di MEDIA INDONESIA, 13 November 2012

BADAN Urusan Logistik (Bulog) sudah ada lebih dari 40 tahun. Pada saat itu pendirian Bulog lebih dilandasi oleh tujuan politis, yaitu mendukung eksistensi pemerintah melalui program ketahanan pangan, khususnya stabilisasi hanya harga beras. Namun, kemudian fungsinya berkembang menjadi stabilisasi harga untuk beberapa komoditas yang dianggap berkaitan dengan kebutuhan pangan pokok masyarakat yang mampu meningkatkan mutu gizi.

Di dalam pelaksanaannya Bulog mengelola persediaan beras, gula, gandum, terigu, kedelai, pakan, dan bahan pangan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka menjaga kestabilan harga bahan pangan bagi produsen dan konsumen serta memenuhi kebutuhan pangan sesuai kebijaksanaan umum pemerintah. Ketika itu, masyarakat merasakan harga beli pangan lebih terjangkau dan tidak mengalami gejolak harga yang tinggi sehingga mereka merasa lebih nyaman hidup di zaman itu.


Di sisi petani, mereka juga merasakan bahwa kehidupan yang lebih baik karena punya jaminan harga, ketersediaan bibit, pupuk, dan kebutuhan sarana pertanian lain, serta keberadaan penyuluh yang mampu membantu petani menjaga kualitas.
Namun pada saat krisis ekonomi 1997/1998, peran dan fungsi Bulog terus mengalami perubahan dan menjadi sangat terbatas jika dibandingkan dengan sebelumnya. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) No 19 Tahun 1998, komoditaskomoditas pangan penting yang ditangani Bulog kembali dipersempit seiring dengan kesepakatan yang diambil pemerintah dengan pihak International Monetary Fund (IMF) yang tertuang dalam letter of intent (LoI).


Dalam keppres tersebut, tugas pokok Bulog dibatasi hanya untuk menangani komoditas beras. Komoditas lain yang dikelola selama ini dilepaskan ke mekanisme pasar. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar pembelian (HPP) untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan beras untuk orang miskin (raskin), dan pengelolaan stok pangan.

Indikasi Oligopoli

Dalam implementasinya di lapangan, peran Bulog menjadi kurang optimal dalam pengendalian harga pangan beras. HPP yang ditetapkan pemerintah tidak sepenuhnya terealisasi di lapangan. Ada juga pihak yang berani membeli gabah di atas HPP yang ditetapkan pemerintah, walaupun masih tetap terl lalu rendah jika dibandingkan d dengan harga jual di tingkat eceran yang sering kali kenaikannya kurang wajar. Belum lagi adanya distorsi-distorsi lain yang mengakibatkan harga di tingkat petani jatuh, tetapi di tingkat konsumen justru mengalami kenaikan. Apalagi sejak 2005 kenaikan harga-harga komoditas cukup tinggi dan sulit dikendalikan.
Kalaupun mengalami penurunan, prosesnya sangat lamban bahkan tidak kembali ke harga semula.


Selain itu, adanya indikasi oligopoli di beberapa produk pangan juga menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah dalam mengendalikan harga. Kenyataan lain juga sering terjadi salah mengambil keputusan kebijakan, akibat ketidakakuratan data yang dimiliki. Misalnya ketika para petani mengalami masa panen justru terjadi impor sehingga menyebabkan harga di tingkat petani justru jatuh, khususnya bahan pangan di luar beras.

Setelah melihat harga yang terus bergejolak dan ketahanan pangan sulit diramalkan, berbagai pihak mengusulkan untuk merevitalisasi fungsi Bulog agar kembali seperti masa lalu. Bulog diberi peran yang lebih untuk menjaga stabilisasi dan stok pangan nasional, tetapi perlu ada perbaikan dari sisi pengawasan dan keterbukaan. Ada pula yang mengusulkan untuk membentuk lembaga baru nondepartemen karena yang berbentuk perum tidak cocok untuk fungsi stabilisasi, bahkan pemerintah mulai menyiapkan perpres untuk memperbaiki fungsi Bulog agar mampu menstabilkan harga beberapa komoditas antara lain beras, gula, kedelai, jagung, dan minyak goreng.

Bagaimana kesiapan Bulog untuk menjalankan fungsi tersebut? Bertambahnya peran dan fungsi tentu memerlukan infrastruktur baru seperti pengadaan gudang untuk manajemen stok dan strategi tata niaga yang matang untuk memahami dinamika pasar. Peran baru Bulog lebih dibutuhkan untuk mengelola tata niaga bagi komoditas pangan lokal agar mampu bersaing dengan komoditas impor.

UU Pangan


Di tengah usulan revitalisasi Bulog, DPR telah mengesahkan UU Pangan yang tujuannya memecahkan persoalan pangan melalui penye lenggaraan pangan nasional yang adil, merata, dan mandiri dengan meningkatkan produksi nasional dengan harga yang wajar dan terjangkau. Semangat UU tersebut melindungi masyarakat dan para petani pangan.


Akan tetapi bila melihat kebutuhan pangan masyarakat, sebagian sukat, sebagian sulit diproduksi di dalam negeri sehingga harus terus impor. Bila dipertahankan juga, pertahankan juga, itu akan berdam pak pada ketahanan pangan nasional karena harga tidak mampu dikendalikan, stoknya pun akan sulit, sehingga perlu juga dipikirkan bahan pangan pengganti terutama terkait dengan potensi pangan lokal.

Tentu hal ini perlu dipikirkan dari sisi kebiasaan masyarakat yang terkadang sulit untuk mengalihkan pola makan. Demikian halnya para petani perlu juga diarahkan untuk mengembangkan pangan lokal dengan skim insentif dan jaminan pasar. Dalam UU tersebut juga dikatakan bahwa perlu adanya lembaga nondepartemen yang menangani pangan. Dari pada harus membentuk lembaga baru, akan lebih baik Bulog menjadi bagian dari institusi pangan, apalagi pengalaman dan sarananya sudah sangat menunjang.

Dalam rangka mengimplementasikan UU Pangan baru serta menyelesaikan berbagai persoalan tentang pangan nasional, pemerintah perlu membuat kebijakan strategis dalam pangan, bukan sekadar mengembalikan atau merevitalisasi fungsi Bulog.

Pekerjaan Besar Bidang Pangan

Disadur dari opini tokoh yang berjudul : Pekerjaan Besar Bidang Pangan
Ditulis oleh : Sapuan Gafar ; Sekretaris Menteri Pangan 1993-1999
Dimuat dalam KOMPAS, 19 November 2012

Setelah mengalami penantian cukup panjang, RUU Pangan akhirnya disahkan menjadi UU. Mencermati naskah UU Pangan terbaru ini, ternyata kita masih dihadang pekerjaan rumah yang besar dan berat.
UU Pangan versi baru cakupannya sangat luas. Agar lebih jelas ruang lingkupnya, maka diuraikan terlebih dahulu perbedaan antara pangan dan pertanian.

Pangan merupakan hasil dan atau produk olahan dari hasil pertanian. Sementara cakupan pertanian itu meliputi pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan serta air. Pengaturan yang berkaitan dengan pertanian lebih menyangkut budidayanya (on farm), sedangkan untuk pangan lebih menyangkut penyediaan, pengolahan, distribusi, keamanan, kesehatan, dan konsumsinya (off farm).

Bagi negara yang menganut paham pasar bebas, UU Pangan lebih banyak mengatur keamanan pangan saja. Urusan lain diatur oleh pasar. Berbeda dengan UU Pangan yang lama (UU No 7/1996). Selain mengatur keamanan pangan, juga mengatur tentang ketahanan pangan, stabilisasi harga pangan, label dan iklan pangan, dan lain-lain. Jadi sudah lebih komprehensif.

Dulu dan Kini

Dari pemahaman di atas, maka tidak mudah membuat peraturan pemerintah (PP) dari UU Pangan yang baru disahkan ini mengingat ruang lingkupnya sangat luas dan banyak yang sudah diatur berbagai UU dan PP sebelumnya secara sektoral. Pertanyaannya, UU Pangan baru ini akan jadi ”komandan” dalam arti UU lain harus menyesuaikan atau jadi koordinator saja.

UU Pangan yang lama hanya bersifat mengoordinasikan dan mengisi pengaturan pangan yang belum ada atau belum diatur secara jelas. Untuk UU Pangan baru, landasannya adalah kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan dan keadilan. Dengan demikian, logikanya, UU lain harus menyesuaikan UU ini. Maka, hal ini mungkin akan menjadi persoalan tersendiri.

Dalam mengajukan RUU Pangan tahun 1976 diperlukan persetujuan tertulis dari Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri Kesehatan, Menteri Kehakiman, serta Menteri Sekretaris Negara yang mengoordinasikan semua legislasi saat itu. Adapun RUU-nya disiapkan selama tiga tahun, konsepnya dibahas dengan tim antardepartemen dan sudah disosialisasikan bersama Badan Pembinaan Hukum Nasional. Selain itu, untuk menyusun rancangan PP tentang pangan, kita masih harus melibatkan instansi terkait sehingga diperlukan waktu yang cukup lama. Sekarang ini ego sektoral tampak lebih menonjol sehingga penyelesaian RPP-nya diperkirakan akan lebih alot.

Pada saat ini GBHN sudah tidak ada lagi dan sebagian besar kewenangan mengenai pangan sudah diserahkana kepada daerah. Dahulu, untuk membuat PP tentang label dan iklan pangan perlu tiga tahun dan terjadi perdebatan publik yang keras tentang label halal. Untuk menyelesaikan PP tentang keamanan dan mutu gizi pangan butuh tiga tahun lebih, bolak-balik masuk Sekretariat Negara. Namun, sebelum disetujui oleh Sekretariat Negara terjadi kecelakaan. Kantor Menteri Pangan dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Alhasil, PP tentang Keamanan, Mutu. dan Gizi Pangan diselesaikan oleh Departemen Kesehatan (Badan Pengawas Obat dan Makanan) pada 2004. Pada 2002, PP tentang Ketahanan Pangan diselesaikan oleh Departemen Pertanian (Badan Ketahanan Pangan).

Hal yang akan menjadi ganjalan dalam penyelesaian RPP UU Pangan yang baru adalah faktor kelembagaannya. Pertama, lembaga tersebut diharapkan yang akan menjadi inisiator dan atau koordinator penyusunan RPP.

Kedua, bentuk lembaga dalam UU Pangan tak diatur eksplisit, hanya memerintahkan kepada Presiden membentuk ”lembaga pemerintah” untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional.

Apabila tugasnya seperti ini, lembaganya akan jadi ”lembaga super”, harus adi komandan lembaga di bawah urusan pangan. Tidak mungkin hanya berbentuk lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK). Bentuk Kementerian Pangan sekalipun tidak cukup. Apalagi sekarang tak ada GBHN lagi dan kewenangan urusan pangan sudah diserahkan kepada daerah.
Ketiga, masalah anggaran akan menjadi kendala karena untuk lembaga yang baru belum dapat berbuat apa-apa lantaran belum ada anggarannya. Selain itu, masalah pengisian staf dengan kualifikasi seperti yang diinginkan juga tak mudah.

Keempat, untuk lembaga baru akan ada kendala kantor, membangun kantor yang baru perlu waktu dan biaya, untuk persetujuan anggaran perluasan kantor KPK saja menjadi persoalan. Kelima, apabila tugas perencanaan dari lembaga ini tidak disertai anggaran untuk pelaksanaannya di daerah, nasibnya akan sama dengan yang sekarang ini alias tidak jalan.

Jalan Keluar


Pekerjaan rumah yang diberikan UU Pangan kepada pemerintah cukup pelik dan sulit. Dibentuk kementerian pangan baru, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkendala jumlah kementerian yang sudah dibatasi. Apalagi bentuk yang diinginkan super kementerian, hal ini tidak ada kamusnya di negeri ini. Dibentuk ”Badan Otoritas Pangan” yang memiliki kewenangan luas, seperti dikemukakan penggagas RUU Pangan, SBY menghadapi aturan bahwa LPNK itu hanya lembaga pusat, tidak punya tangan di daerah. Dalam praktiknya nanti, LPNK Pangan akan kesulitan mengoordinasikan para direktur jenderal di kementerian, apalagi pejabat tingkat menteri.

Dari semua urusan pangan, sebenarnya yang belum ada pengaturan yang jelas tentang cadangan pangan nasional. Untuk itu, disarankan dibentuk Badan Koordinasi Cadangan Pangan Nasional (BKCPN). Badan ini bertugas melaksanakan urusan cadangan pangan pemerintah (pusat), mengoordinasikan dan membina cadangan pangan pemerintah daerah, monitoring cadangan pangan masyarakat, serta secara berkala melakukan stok opname posisi persediaan yang ada di masyarakat.

Karena merupakan lembaga pusat dan menggunakan anggaran APBN, BKCPN dapat memberikan tugas kepada BUMN (Perum Bulog) untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, dan distribusi cadangan pangan sebagaimana diatur dalam UU Pangan. BKCPN nantinya tinggal mengeluarkan perintah logistik kepada Perum Bulog untuk mengeluarkan cadangan pangan untuk keperluan tertentu di seluruh Indonesia. Untuk memudahkan koordinasi, sebaiknya BKCPN berkantor di Perum Bulog. Sebagian staf dari BKCPN juga dapat menggunakan staf Perum Bulog karena sudah terbiasa dengan tugas-tugas seperti ini.

Namun, saya khawatir UU ini tak segera ditandatangani karena konsekuensinya berat. Sasaran UU ini, pemerintah wajib mencukupi pangan sampai tingkat perorangan, sedangkan UU Pangan lama hanya sampai tingkat rumah tangga. Ini akan menjadi persoalan karena data yang ada hanya berbasis rumah tangga. Pertanyaan sederhana, sudah siapkah penyaluran raskin berbasis perorangan? Tampaknya hanya Indonesia yang bunyi UU Pangan-nya begitu ideal seperti Indonesia. Sebenarnya, bila revitalisasi Perum Bulog segera direalisasikan, kebutuhan lembaga seperti disebut di atas tak mendesak walaupun terasa ada yang hilang setelah Bulog yang LPND/LPNK dibubarkan. Namun, tugas-tugas pemerintahan di bidang stabilisasi harga pangan dapat terpenuhi dengan kelembagaan yang ada saat ini. Membentuk lembaga baru juga belum tentu efektif, malah dapat menimbulkan birokrasi baru. Hanya perlu diingat, operasi stabilisasi harga itu ada biayanya, pasti mengalami kerugian, di mana pun di dunia ini yang menjalankan kebijakan stabilisasi harga. Oleh karena itu, segala risiko harus ditanggung pemerintah.

Ketahanan Pangan dan Kemerdekaan

Disadur dari Opini pakar yang berjudul : Ketahanan Pangan dan Kemerdekaan
Ditulis oleh: Agus Pakpahan ; Pengamat Ekonomi Pangan
dimuat dalam  KORAN TEMPO, 15 Agustus 2012

Kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ke-67. Hari ulang tahun NKRI tersebut juga jatuh beberapa hari saja sebelum tibanya hari raya Idul Fitri 1 Syawal 1433H, hari yang menjadi simbol kemenangan umat Islam kembali ke fitrahnya setelah menjalankan puasa Ramadan sebulan lamanya. Jadi, kedua hari besar tersebut--ulang tahun kemerdekaan NKRI dan hari raya Idul Fitri--adalah simbol kemenangan.

Kenyataan yang dihadapi dewasa ini adalah sebagian besar rakyat Indonesia, setelah 67 tahun merdeka, masih berjuang keras untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, yaitu pangan. Hampir setiap rumah tangga Indonesia membelanjakan pengeluarannya 50 persen atau lebih untuk membeli kebutuhan pangannya, lima kali lebih besar dari jumlah yang dibelanjakan oleh rumah tangga di negara maju. Yang menambah rasa khawatir kita semua juga adalah, fenomena ketergantungan pada pangan yang sedemikian besar itu juga terjadi pada masyarakat pedesaan atau rumah tangga pertanian.


Dengan meningkatnya harga-harga komoditas pangan selama dekade pertama abad ke-21 ini, khususnya yang terjadi akhir-akhir ini, dengan tingkat peningkatan harga bisa lebih dari 50 persen atau ketergantungan pada pangan impor seperti kedelai, dapat diperkirakan bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat kita masuk ke situasi yang sangat sulit. Jumlah penduduk miskin di pertanian dan pedesaan akan lebih besar lagi daripada yang telah diberitakan selama ini, yaitu sekitar 71 persen penduduk miskin berada di sektor pertanian dan pedesaan.


Perlu menjadi perhatian kita bersama bahwa pergerakan dunia, termasuk Indonesia di dalamnya, selama 67 tahun terakhir ini adalah pergerakan yang didorong oleh dua gelombang besar dunia, yaitu industrialisasi dan urbanisasi di satu sisi dan Revolusi Hijau di sisi lainnya. Industrialisasi dan urbanisasi tidak akan terwujud tanpa dukungan produksi pangan yang memadai bagi kepentingan penduduk urban dan sektor industri.
Revolusi Hijau rupanya telah memungkinkan terbentuknya surplus pangan yang mengalir dari desa-desa ke kota. Surplus pangan ini juga membuat harga pangan murah, yang membuat upah buruh di pertanian dan pedesaan juga murah. Perbedaan upah di pedesaan dan perkotaan yang meningkat telah menciptakan daya tarik bagi para pemuda-pemudi desa untuk berpindah dari desa ke kota mengikuti arus yang disebut urbanisasi. Pergerakan ini terus terjadi dan diperkirakan pada 2015 penduduk kota lebih banyak jumlahnya daripada penduduk desa. Jadi, bukan hanya telah terjadi perubahan struktur ekonomi dengan menurunnya pangsa produk domestik bruto (PDB) pertanian dan penurunan pangsa tenaga kerja pertanian, transformasi ekonomi melalui industrialisasi juga telah mengubah distribusi penduduk dan sistem atau pola kehidupan masyarakat secara geografis (spasial) secara radikal.

Penghargaan FAO dan Ketahanan Pangan

Disadur dari Opini Pakar yang berjudul : Penghargaan FAO dan Ketahanan Pangan
Ditulis Oleh : Fajar B Hirawan ; PhD Student at School of Economics, The University of Sydney, Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta
Dimuat di KOMPAS, 05 September 2013


Juni lalu, Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Hatta Rajasa menerima penghargaan di bidang pangan dari FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB. Mendapatkan penghargaan tentu menjadi kebanggaan tersendiri. Namun, sebagai warga negara Indonesia yang berusaha kritis melihat situasi di Tanah Air, penghargaan atas pencapaian Indonesia dan 37 negara lain memenuhi salah satu poin dari Millennium Development Goal (MDG) memang mengundang keingintahuan lebih lanjut.

Poin itu adalah mengurangi tingkat kemiskinan dan kelaparan, selain mencapai amanat World Food Summit (WFS): mengurangi setengah dari populasi penduduk yang kekurangan gizi. Indonesia bersama tiga negara ASEAN lainnya, yaitu Kamboja, Thailand, dan Vietnam, berhak menyandang penghargaan FAO tersebut. Betulkah ketahanan pangan di negeri ini sudah tercapai?
Tahun 1996, WFS menghasilkan definisi bahwa ketahanan pangan tercapai ketika seluruh populasi penduduk dapat mengakses makanan yang cukup, aman, dan bernutrisi guna menunjang kehidupan yang sehat dan aktif.
Sejak itulah FAO juga memperkenalkan tiga pilar yang sering digunakan untuk mengevaluasi ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan (availability), akses pangan (accessibility), dan kegunaan pangan (use/utility).
Semenjak munculnya fenomena fluktuasi harga pangan, beberapa pihak yang memfokuskan riset di bidang pangan memasukkan satu pilar tambahan yang tidak kalah penting, yaitu stabilitas pangan (stability). Keempat pilar inilah yang paling tidak menjadi ukuran penting pasca-diterimanya penghargaan FAO oleh Indonesia.

Ketersediaan pangan pada periode 2010-2012─ setelah krisis pangan tahun 2008─ sebenarnya cukup mengkhawatirkan khususnya lima komoditas pertanian, yaitu beras, gula, kacang kedelai, jagung, dan daging sapi. Padahal, Kementerian Pertanian mencanangkan swasembada pangan pada lima komoditas tersebut tahun 2014.

Berdasarkan data dari United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN Comtrade), selama 2010-2012 Indonesia bergantung pada impor untuk kelima komoditas tersebut. Indonesia bergantung impor dari negara-negara ASEAN untuk beras, kacang kedelai, dan daging sapi.
Kondisi ini diperparah dengan kebijakan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian yang melarang impor hortikultura sejak awal tahun 2013 dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 Tahun 2012 tentang Rekomendasi Impor Hortikultura dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura.
Dari segi akses, kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dan tidak meratanya pembangunan mempersulit distribusi pangan.

Ketahanan Pangan APEC

Disadur dari tulisan pakar yang berjudul : Ketahanan Pangan APEC
Ditulis oleh : Achmad Suryana ; Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
Dimuat di REPUBLIKA, 08 September 2012

Penguatan ketahanan pangan global menjadi salah satu dari empat topik prioritas yang dibahas para pemimpin ekonomi Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) pada pertemuan awal September 2012 di Vladivostok, Rusia. Para pemimpin APEC memahami besarnya tantangan untuk menyediakan pangan yang cukup, bergizi, aman, terjangkau, serta merata secara berkelanjutan.

Bila tantangan tersebut tidak dapat diatasi, dunia akan menghadapi masalah besar, yaitu kerawanan pangan yang meluas, yang dapat berujung pada krisis pangan. Risiko tersebut ingin dihindari dengan mengidentifikasi langkah-lang kah untuk mengatasinya dan membangun komitmen.

Mendahului pertemuan para pemimpin APEC, pada akhir Mei 2012, para menteri pertanian atau yang menangani ketahanan pangan bertemu di Kazan, Rusia, dan menyepakati Deklarasi Kazan tentang Ketahanan Pangan APEC. Dalam deklarasi ini, dikemukakan fakta kuantitatif besarnya permasalahan ketahanan pangan global.

Pertama, adanya kecenderungan har ga-harga pangan yang terus naik dengan volatilitas yang tinggi. Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut sampai 2020. Kedua, jumlah penduduk miskin dunia meningkat dari 780 juta jiwa pada akhir 1990-an menjadi 925 juta orang pada 2010 dan dikhawatirkan peningkatan ini akan terus berlanjut. Ketiga, pendu duk dunia meningkat terus dan diperkirakan mencapai 9,3 miliar jiwa pada 2050. Hal ini membawa konsekuensi pada 2050 produksi pangan harus dapat ditingkatkan menjadi 70-100 persen dari produksi yang dicapai saat ini.

Di sisi lain, peningkatan produksi pangan global sering kali terganggu bencana alam dengan frekuensi yang semakin tinggi dan dampak kerusakan yang semakin besar. Kejadian ini tidak terlepas dari dampak pemanasan global dan kondisi cuaca ekstrem.